Registrasi SIM Card Wajib Biometrik: Cara Baru Pemerintah Menertibkan Nomor Seluler

Pemerintah resmi mengubah sistem registrasi kartu SIM di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026, pendaftaran nomor seluler kini wajib menggunakan verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah. Aturan ini mulai berlaku sejak 19 Januari 2026 dan menjadi langkah besar dalam penataan layanan telekomunikasi nasional.

Kebijakan ini ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai respons terhadap maraknya penipuan digital yang semakin sering menyasar masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, nomor seluler menjadi alat utama berbagai kejahatan, mulai dari telepon penipuan, pesan spam, hingga pencurian kode OTP. Banyak dari kasus tersebut sulit ditindak karena nomor yang digunakan tidak terhubung dengan identitas pemilik yang jelas.

Selama ini, kartu SIM prabayar relatif mudah diperoleh. Kartu dapat dibeli dan langsung digunakan, bahkan dengan data yang tidak sepenuhnya valid. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital. Pemerintah menilai pola lama tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, ketika hampir semua aktivitas digital bergantung pada nomor seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa nomor seluler kini harus diperlakukan sebagai identitas digital. Setiap nomor wajib memiliki pemilik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, proses registrasi tidak lagi cukup hanya memasukkan Nomor Induk Kependudukan, tetapi harus diverifikasi melalui data biometrik.

Dalam aturan baru ini, Warga Negara Indonesia wajib mendaftarkan kartu SIM menggunakan NIK yang divalidasi melalui pengenalan wajah. Untuk Warga Negara Asing, registrasi dilakukan dengan menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal yang masih berlaku. Sementara itu, pelanggan di bawah usia 17 tahun harus didaftarkan dengan melibatkan identitas kepala keluarga.

Perubahan yang paling langsung dirasakan masyarakat adalah kebijakan kartu perdana yang wajib dijual dalam kondisi tidak aktif. Artinya, kartu SIM baru tidak bisa langsung digunakan sebelum proses registrasi selesai dan dinyatakan valid. Tujuan dari kebijakan ini adalah menghentikan peredaran nomor aktif tanpa identitas yang selama ini sering dimanfaatkan untuk penipuan dan spam.

Selain itu, pemerintah membatasi kepemilikan nomor prabayar maksimal tiga nomor untuk setiap operator. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menekan praktik penyalahgunaan satu identitas untuk mengaktifkan banyak nomor sekaligus. Dalam berbagai kasus penipuan, satu jaringan pelaku kerap mengoperasikan puluhan nomor yang seluruhnya terdaftar atas satu identitas.

Aturan ini juga memberikan hak lebih besar kepada masyarakat. Setiap pelanggan berhak mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitas mereka. Operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor serta mekanisme pemblokiran jika ditemukan nomor yang tidak dikenali. Dengan ketentuan ini, masyarakat memiliki kontrol lebih besar atas data dan nomor yang terhubung dengan identitas mereka.

Jika melihat praktik di negara lain, kebijakan Indonesia bukan hal yang sepenuhnya baru. India telah lama menerapkan registrasi SIM berbasis biometrik melalui sistem identitas nasional Aadhaar. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan jumlah kartu SIM ilegal secara signifikan, meskipun juga menimbulkan perdebatan terkait perlindungan data pribadi.

China menerapkan pendekatan yang lebih ketat dengan mewajibkan pemindaian wajah langsung saat pembelian kartu SIM. Kebijakan ini efektif menghilangkan anonimitas nomor seluler, tetapi menuai kritik karena dinilai memperluas pengawasan negara terhadap warganya. Sebaliknya, negara negara Uni Eropa seperti Jerman tetap mewajibkan registrasi identitas tanpa biometrik wajah, dengan perlindungan data yang sangat ketat.

Indonesia berada di posisi tengah antara kebutuhan keamanan dan perlindungan privasi. Dari sisi keamanan, penggunaan biometrik dinilai relevan untuk menekan penipuan digital yang terus meningkat. Namun dari sisi tata kelola, tantangan terbesar terletak pada perlindungan data biometrik yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah jika terjadi kebocoran.

Pemerintah mewajibkan operator telekomunikasi menerapkan standar keamanan informasi serta sistem pencegahan penipuan. Sanksi administratif akan diberikan kepada operator yang melanggar ketentuan. Meski demikian, transparansi pengelolaan data biometrik dan mekanisme pengawasan independen masih menjadi perhatian publik.

Untuk memastikan transisi berjalan lancar, pemerintah membuka fasilitas registrasi ulang bagi pelanggan lama yang sebelumnya hanya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga. Langkah ini penting agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan komunikasi, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

Secara realistis, registrasi SIM berbasis biometrik tidak akan langsung menghapus penipuan digital di Indonesia. Pelaku kejahatan akan terus mencari celah baru. Namun dengan identitas nomor yang lebih jelas, proses pelacakan dan penegakan hukum menjadi lebih mudah dan efektif.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih tertib dan aman. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan yang ketat, serta komitmen nyata dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.